KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

Sebelum mengetahui kebijakan pemeritah dalam ekonomi makro dan mikro. Mari kita mengetahui arti dari masing - masing. Ekonomi Makro adlah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan (dalam lingkuo luas) seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain - lain. Teori mikroekonomi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi masalah ekonomi dibedakan menjadi 3 persoalan yang dinyatakan dengan :

1. Apakah jenis – jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi?
2. Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan?
3. Untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan?

Misalkan masalah Pengangguran dan inflasi

Pada umumnya pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pengangguran. Ada kalanya permintaan agregat yang melebihi kemampuan perekonomian untuk memperoduksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi Kemudian Langkah – langkah pemerintah intuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:

Ø  Kebijakan Fiskal

Ø  Kebijakan Moneter

KEBIJAKAN FISKAL adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor public dengan instrumen utamanya adalah perpajakan. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan pemerintah adalah memperbesar pengeluaran pemerintah dengan menambah subsidi kepada rakyat kecil atau mengurangi tingkat pajak. Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama dengan Kebijakan Moneter. Perbedaannya terletak pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ).

KEBIJAKAN MONETER (istilah lainnya kebijakan uang ketat) adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (lebih baik) dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Melalui kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi JUB untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga-harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian.

Ada 3 instrumen dari Kebijakan Moneter yaitu :

1. Operasi pasar terbuka (open market operation) Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

2.  Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman ( tingkat diskonto ). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya.

3.  Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio ) Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.